Kali Ketiga MRPB Reses di Kabupaten Raja Ampat

Bagikan ini...

Waisai, CE – Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) melaksanakan Reses III di Kabupaten Raja Ampat, kegiatan reses dilangsungkan di gedung pertemuan Perumahan Kormansiwin, Kelurahan Kemindores Kota Waisai, Rabu (9/10) tiga anggota MRP-PB yakni,Yulianus Thebu anggota MRP Papua Barat Pokya Adat, Cristine Ayelo anggota MRPB Pokya Perempuan, dan Robert R Morin, anggota MRPB  Pokja Agama,

Anggota MRP PB perwakilan Raja Ampat, Yulianus Thebu, dalam jumpa pers seusai kegiatan mengatakan ini reses ketiga di Raja Ampat. Hari ini kita menyerap aspirasi dari masyarakat adat Raja Ampat, namun yang lebih substansi dari seluruh aspirasi adalah masyarakat adat menyoroti persoalan politik yakni, pesta demokrasi Pemilukada 2020 yang akan datang.

Pernyataan aspirasi tokoh adat meminta Pemilukada yang akan datang Bakal Calon (Balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah harus orang Papua asli atau OAP.

 

“Tadi ada pembicaraan serius dari tokoh adat dan tokoh masyarakat, mereka meminta agar Pemilukada yang akan datang bupati dan wakil bupati-nya harus orang asli Papua,” ungkap Yulianus.

Lanjut Yulianus, ada beberapa pernyataan dan aspirasi dari lembaga masyarakat adat (LMA) dan tokoh masyarakat di Raja Ampat kepada gubernur dan juga kepada presiden Republik Indonesia yang ditandatangani dan dicap oleh sejumlah Ketua  LMA atau perwakilan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ditambahkan anggota MRP-PB dari Pokja Adat terkait aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami tentang ketidakpuasan masyarakat adat atau Orang Asli Papua di Raja Ampat atas kinerja atau kebijakan Pemerintah Daerah maka kami Majelis Rakyat Papua Barat akan memanggil Bupati dan Ketua DPRD Raja Ampat untuk mempertanyakan kebijakan Pemerintah Daerah kepada OAP, sehingga tidak ada lagi keluhan seperti tadi,” ungkap Yulianus.

“Hasil reses ini akan dibahas di provinsi melalui pleno dan jika keputusannya harus memanggil bupati dan ketua DPRD maka, kami akan memanggil mereka. Mudah-mudahan kurang dari  waktu satu bulan ini kita akan memanggil bupati dan ketua DPRD Raja Ampat,” tuturnya.

Ketika disinggung terkait ada jaminan oleh MRP-PB bahwa Pemilukada nanti harus Orang Asli Papua Yulianus menjelaskan secara hukum MRP tidak bisa memberikan jaminan namun paling tidak, kita akan memberikan satu resolusi ataupun semacam maklumat kepada seluruh orang Papua, agar pada Pemilukada nanti orang Papua pilih orang Papua.

Menurut Yulianus, UU 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus itu tidak dijelaskan secara mendetail, bakal calon kepala daerah tingkat kabupaten  (bupati dan wakil bupati) harus orang asli Papua, yang diatur dalam UU Otsus itu adalah pemilihan gubernur.

Tampak hadir dalam kegiatan seperti, Dandim 1805/Raja Ampat, Kolonel Inf Josep Paulus Kaiba, anggota DPRD Raja Ampat, Sam Sauyai, Sartiel Mambrasar, Albert Mayor, Badar Mayalibit serta beberapa perwakilan dari Lembaga Masyarakat Adat yang ada di Raja Ampat. (Ajm/Jas)


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.