Persentase Peluang Kerja di Papua Tidak Boleh Dinikmati Orang Dari Luar Papua

Bagikan ini...

SORONG, cenderawasihekspres.com – Ketua Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat, Auguste Sagrim menegaskan persentase kerja yang ada di Papua jangan lagi dinikmati oleh orang dari luar Papua. Oleh karena itu agar tidak dapat dinikmati oleh orang luar Papua maka harus dibentuk suatu regulasi yang mengatur hal tersebut terutama bagi para imigram yang masuk ke Tanah Papua terlebih khusus ke Kota Sorong.

“Sebelum ada penyampaian dari Walikota Sorong untuk pembentukan perda terkait imigran yang masuk ke Kota Sorong, saya sudah pernah berkomunikasi lebih awal bahkan pernah dengan Sekwan untuk membuat Perda terkait dengan migran, ” ujar Gusti sapaan dari Ketua Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat.

Dikatakan Gusti, maksud dari perda ini adalah untuk mengatur penduduk yang masuk ke Kota Sorong dengan kepentingan edan keperluan yang tidak jelas, dan kami juga dalam penyusunan tetapi muncul pemikiran dari Walikota yang sama dengan apa yang kami sementara susun, jadi sudah pas dan sejalan.

“Saya juga sudah siapkan tim hukum dari Universitas Cenderawasih, Jayapura untuk turun melakukan survey dan kajian akademis dan seminar untuk permasalahan ini sehingga sangat penting adanya regulasi yang mengatur hal ini,” terang Gusti.

Mengapa demikian? karena banyak sekali perusahaan besar yang ada di Kota Sorong maupun Sorong Raya sehingga dengan adanya peluang dan akses yang sangat mudah masuk ke Kota Sorong  maka orang dari luar akan menjemput persentase tersebut padahal peluang kerja yang sebenarnya diberikan untuk orang Papua.

Lanjut Gusti,   hal ini terjadi karena mereka yang baru datang dengan mudah dapat memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Sorong ataupun Surat Keterangan Domisili padahal baru dua atau tiga hari datang dan tinggal cuma bermodal surat pengantar langsung dapat memperoleh KTP atau Surat Keterangan Domisili.

Dan juga pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak teliti lagi dengan berkas persyaratan yang warga bawah sehingga tidak dapat mengetahui apakah warga tersebut apakah baru datang atau sudah lama tinggal di Sorong.

“Dalam pengurusan KTP tidak semudah orang membalik telapak tangan. Coba cek saja kalau kita datang ke Pulau Jawa untuk memperoleh KTP sangat sulit dan tidak mungkin kita akan mendapat KTP dengan mudah, bukan saja orang Papua tetapi orang pendatang yang sudah lahir besar dan menetap di Papua ketika sampai di Jawa mereka juga tidak akan mendapat KTP. Tapi kalau di Sorong baru dua hari datang sudah bisa memperoleh KTP dan memang daerah yang mudah memperoleh KTP hanya ada di Papua,” ungkap Gusti sembari menambahkan sehingga perlu ada regulasi untuk mengatur hal ini sehingga hak-hak orang Papua dapat terproteksi dan terjamin dengan baik. (Jas)


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.