Pokok Pikiran Pimpinan DPRD Se-Tanah Papua

Bagikan ini...

SORONG, cenderawasihekspres.com – Pertemaun yang dilakukan pimpinan DPRD Se-Tanah Papua dengan Meteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo beberapa waktu lalu di Jakarta, selain memperjuangkan asprasi masyarakat asli Papua, pimpinan DPRD juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih memberikan kewenangan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang ada di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat). Demikian dikatakan Sekretaris Adkasi Provinsi Papua Barat, Charles A.M Imbir kepada media ini di Sorong, Rabu (9/10).

Dikatakan Charles, dengan memberikan kewenangan lebih kepada anggota DPRD di Papua dan Papua Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan terlebih khusus untuk mengawasi penggunaan Dana Otonomo Khusus dan juga terkait dengan fasilitas dan tunjangan bagi pimpinan yang tertuang dalam PP Nomor 18 tahun 2017.

“Kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah terkait dengan operasional pimpinan dewan, tunjangan, dan uang pengabdian serta kami juga meminta agar diberikan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus,” terang Charles.

Selain itu juga kata Charles, pimpinan DPRD Se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) meminta agar pimpinan dewan yang mencalonkan diri pada Pilkada setelah lolos harus mengajukan pengunduran diri sementara yang tidak lolos dapat aktif kembali menjadi anggota DPRD sehingga dalam hal ini pimpinan dewan hanya mengambil cuti bukan diberhentikan secara permanen.

Adapun isi pokok pikiran pimpinan DPRD Se-Tanah Papua adalag sebagai berikut :

  1. Revisi Perturan Pemerintah (PP) Nomor : 18 Tahun 2017
  2. Belanja Operasional pimpinan DPRD
  3. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Perumahan
  4. Uang pengabdian bagi pimpinan dan anggota DPRD
  5. Pengawasan Otsus di Tanah Papuabaik di provinsi, kabupaten dan kota agar dibuatkan pos dana pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dan kota di Tanah Papua.
  6. Bagi pimpinan, anggota DPRD yang ikut mencalonkan diri daam kontestasi Pilkada baik provinsi, kabupaten dan kota hanya melakukan cuti untuk selanjutnya jika nantinya terpilih akan mengajukan pengunduran diri. (Jas)


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.