Rapat Paripurna IX DPRD Kota Sorong Resmi Ditutup

Bagikan ini...

SORONG, cenderawasihekspres.com – Rapat Peripurna IX DPRD Kota Sorong masa sidang tahun 2019 serta penandatanganan dan nota persetujuan bersama terhadap KUA dan PPAS perubahan Pemerintah Kota Sorong tahun 2019 resmi ditutup oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Senin (9/9).

Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Denny Mamusung selaku pimpinan rapat dalam sambutan penutupannya mengatakan, DPRD Kota Sorong dalam melaksanakan salah satu fungsinya yakni fungsi anggaran dalam bentuk pembahasan perubahan materi KUA dan PPAS Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2019 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sorong.

“Pelaksanaan pembahasan hingga proses penandatanganan nota persetujuan bersama terhadap materi KUA dan PPAS perubahan Pemerintah Kota Sorong tahun 2019 tetal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 152 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi ‘Fungsi anggaran seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati atau Walikota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” terang Mamusung.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagaimana diatur dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota dalam Pasal 16 ayat (2) mengatakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD dan ayat (6) mengatakan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangi oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Selain itu terdapat juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) yang menyatakan Perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Sementara sambutan kepala daerah yang dibacakan Wakil Walikota Sorong, Hj. Pahimah Iskandar mengatakan, kerjasama yang baik yang telah terbina antara Banggar DPRD Kota Sorong dengan TAPD Kota Sorong dalam pembahasan Rancangan KUA dan PPAS perubahan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2019 harus dapat terus terjalin baik untuk pembangunan Kota Sorong, menuju Kota Sorong yang lebih maju.

Dikatakan Wawali, KUA dan PPAS merupakan landasan utama atau pedoman untuk membahas dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) perubahan tahun anggaran 2019 dan esensi dari pembangunan ialah untuk mensejehterakan masyarakat.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 310 menyebutkan Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dari SKPD,” ungkap Wawali. (Jas)


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.