Rapat Paripurna VII DPRD Kota Sorong Tahun 2019 Resmi Dibuka

Bagikan ini...

SORONG, cenderawasihekspres.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong, Selestinus Paundanan dalam sambutannya dalam acara Pembukaan Rapat Paripurna VII DPRD Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2019 dalam rangka penyerahan materi Raperda Kota Sorong tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota terhadap penajabaran APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong tahun Anggaran 2018 mengatakan, mekanisme pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengolahan keuangan daerah setelah melalui proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD.

“Penetapan menjadi APBD Pemerintah Kota Sorong dan pelaksanaan dilakukan secara normatif. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang memiliki fungsi pengawasan anggaran yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan DPRD. Laporan pertanggungjawaban sebelum dilaksanakan dalam rapat paripurna ini terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

Untuk itu kata Paundanan, kita ketahui bersama bahwa Pemkot Sorong pada tahun anggaran 2018 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga DPRD Kota Sorong dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang telah melakukan perekrutan internal menindaklanjuti hasil BPK RI dalam Rapat Paripurna V masa sidang tahun 2019 yang sudah ilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 dan dilanjutkan dengan proses pembahasannya dari tanggal 16 sampai tanggal 24 Juli 2019.

Lanjut Paundanan, pelaksanaan kegiatan ini telah disesuaikan dengan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam ketentuan pasal 153 ayat 1 yang mengatakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 mengatakan diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI bahwa pelaksanaan pembahasan BPK RI menjadi dasar dalam pelaksanaan pembahasan pertanggungjawaban APBD, nantinya akan dilakukan oleh Banggar bersama Pemerintah Kota Sorong.

“Kita semua berharap pelaksanaan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik,” kata Paundanan.

Selanjutnya setelah dilaksanakan paripurna ini akan dilaksanakan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 serta mengkaji peraturan Walikota tentang penjara penjabaran APBD Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2018 guna ditetapkan menjadi peraturan DPRD Kota Sorong.

Sementara Wakil Walikota Sorong, Hj. pahimah Iskandar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI perwakilan Papua Barat yang telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong tahun anggaran 2018 disertai dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Lanjut Wakil Walikota, semg dengan hal ini dapat memotivasi kita semua terlebih khusus pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih bekerja keras mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang termuat dalam APBD di tahun mendatang sehingga kita dapat memperoleh opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. (Jas)

 


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.