Adakah Peluang Anak Raja Ampat Pimpin Negeri Sendiri 5 Tahun Kedepan

Bagikan ini...

Bemilihan Umum Legislatif  (pileg) 2019 telah usai dan  hasilnya telah diketahui secara nasional. Bahkan hasil Pileg ini telah dilaksanakan diberbagai daerah dan Raja Ampat akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019.

Partai politik yang mendapat dukungan rakyat Raja Ampat adalah Partai Demokrat 9 kursi sebagai ketua DPRD sekaligus bisa mengusung kepala daerah, Partai Golkar 4 kursi sebagai wakil ketua satu dan bisa mengusung kepala daerah sementara Partai Hanura memperoleh 2 kursi sebagai wakil ketua dua dan sebagai pendukung, partai PKS 2 kursi sebagai pendukug, Partai Nasdem 1 kursi sebagai pendukung sama halnya dengan partai PAN, Gerindra yang masing-masing memiliki satu kursi 1 kursi.

Apakah nanti pimpinan DPRD akan berasal dari masyarakat adat Raja Ampat?, tentunya akan dilihat dari aturan perundang undangan, prosedur dan mekanisme partai termasuk komposisi anggota yang terpilih. Peluang pimpinan DPRD dari masyarakat adat Raja Ampat terbuka lebar tetapi tidak ada aturan undang undang yang mengikat secara nasional termasuk undang-undang otonomi khusus yang mengatur tentang pimpinan DPRD berasal dari masyarakat adat Papua.

Hal yang sama dengan kepemimpinan di lembaga DPRD, akan terjadi pula pada peluang masyarakat adat Raja Ampat yang akan ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Yaitu tidak adanya aturan yang mengikat secara khusus tentang Pilkada  kabupaten-kota di Tanah Papua baik lewat PKPU maupun Perdasus. Ini artinya semua penduduk punya peluang yang sama untuk dicalonkan tidak saja masyarakat adat Raja Ampat tetapi masyarakat yang bukan Raja Ampat (Nusantara) juga dapat mencalonkan diri pada Pilkada 2020 nanti.

Maka peluang masyarakat adat Raja Ampat untuk menjadi calon kepala daerah adalah mutlak hak partai politik dan hanya karna belas kasihan partai politiklah maka hak politik masyarakat adat Raja Ampat bisa di penuhi. Karena tidak ada kekhususan untuk orang Papua dan Raja Ampat.

Jika pimpinan DPRD dan calon kepala daerah peluang masyarakat adat Raja Ampat menjadi kecil atau nol. Apakah pemekaran Kabupaten Raja Ampat benar-benar untuk rakyat Raja Ampat? dan Apakah benar orang Raja Ampat akan menjadi tuan dan nyonya di atas negerinya sendiri?? atau  apakah Otsus benar benar dapat memproteksi dan melindungi hak-hak dasar dan hak sipil, politik masyarakat adat Raja Ampat??

Raja ampat di huni oleh  dua suku besar yakni Suku Maya dan Suku Byak sebagai masyarakat adat Raja Ampat. Suku Maya terdiri dari beberapa sub suku yang tersebar dari Waigeo seperti Kawe, Langgayam, Ambel, Wawiyai. Ada suku Batta di Batanta, suku Tipin, Moi, dan beberapa suku di Salawati hingga Matbat, Batbat di Misool. Begitu pula suku Byak yang tersebar dari Waigeo sampai Misool seperti sub Byak Betew, Kafdaron, Usba,  dan Wardo.

Pada pileg april 2019 masyarakat adat raja ampat ini kalah bersaing. Misalnya saja suku wardo tidak memiliki anggota dprd begitu pula dengan beberapa suku dari masyarakat adat raja ampat maupun papua secara keseluruhan dari 20 kursi yang tersedia.

Hal ini memungkinkan pula untuk terjadi di pilkada 2020.

Mengapa demikian karena pertarungan yang  liberal dan biaya ekonomi tinggi juga karna tidak adanya aturan hukum yang memproteksi kekhususan papua dan masyarakat adatnya.

Semangat dan antusias untuk menyambut pilkada 2020 secara nasional di indonesia ini sudah merambat ke papua hingga di raja ampat. Hal ini bisa di lihat dengan bermunculannya nama nama kandidat.

Di suku maya ada nama nama seperti Cristianus Thebu, Yulianus Thebu, Abraham Goram Gaman, Ludya Mentansan. Suku Byak Wardo ada Imanuel Urbinas, Selviana Wanma, Byak Usba ada Artemas Mambrisau dan tentunya Byak Betew Kafdaron yang baru saja menyelesaikan musyawarahnya dengan mencalonkan nama nama seperti  Yance Mambrasar, martinus Mambraku, Oktovianus Mayor, Albert Mayor, Yermias Fakdawer, Rumfaker dan Wellem Mambrasar. Nama nama kandidat ini menunjukan bahwa masyarakat adat Raja Ampat sudah siap dan punya kemampuan untuk membangun negerinya.

Namun semangat ini tidak didukung oleh aturan yang berpihak untuk menjaga harkat dan martabat orang Papua di negerinya.

Pada UU 21/2001, Pasal 1 Ketentuan Umum huruf, t; “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua”,.

Tentunya pasal ini bisa mendorong adanya peraturan lanjutan untuk di perjuangkan di Perdasus maupun PKPU khusus untuk wilayah seperti Aceh dan Papua. Sebagaimana kekhususan gubernur Yogyakarta adalah Sultan tanpa pemilu.

Tentunya aturan proteksi untuk melindungi masyarakat adat papua ini bisa di wujudnyatakan oleh lembaga seperti mrp/b dan dprp/b otsus. Selama ini mrp/b dan dprp/b tidak mampu untuk memperjuangkan hak hak politik ini. Maka pemerintah pusat sudah harus membentuk dewan rakyat papua agar masyarakat adat papua bisa memimpin diri dan negerinya guna memajukan masyarakat adatnya. Harapan ini agar tidak terjadi konflik konflik sosial yang tidak perlu bagi masyarakat adat papua dan penduduk warga negara secara keseluruhan.

Melihat antusias masyarakat adat raja ampat pada pilkada 2020 yang tinggi dan kapasitas partai yang terbatas di raja ampat yang hanya mampu membawa 3 pasang kandidat bukan menjadi jaminan masyarakat adat raja ampat dan papua akan bisa memimpin negerinya.

Apalagi jika partai partai politik bersepakat hanya mengambil satu kandidat dan melawan kotak kosong, maka raja ampat hanya akan menjadi arisan dunia dan bukan warisan dunia. Peluang masyarakat adat raja ampat papua menjadi calon pilkada 2020 antara ancaman dan harapan. Jadikan raja ampat warisan dunia (Penulis : Charles Imbir, Anggota DPRD Raja Ampat periode 2014-2019 dan Sekretaris Adkasi Provinsi Papua Barat)


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.