Muhammad Alwan Boeng : Pemilukada Terancam Tertunda, Pemda R4 Dinilai Tidak Serius

Bagikan ini...

Waisai, CE – Terkait isue yang beredar di media beberapa hari ini bahwasanya, pesta demokrasi Pemilukada Raja Ampat terancam ditunda,hal ini mengundang semua pihak bertanya-tanya. Menanggapi terkait isue tersebut, salah satu tokoh pemuda Raja Ampat, Muhammad Alwan Boeng, saat ditemui media ini di salah satu cafe di WTC , Waisai ibukota Kabupaten Raja Ampat, Selasa (8/10).

Alwan mengatakan bahwa, terkait isue ini  apabilah Pemilukada raja Ampat sampai tertunda atau gagal terselenggarakan maka,yang merasakan dampak nya adalah masyarakat Raja Ampat secara kolektif. Menurut dia, pada hakikatnya  masyarakat akan menunggu.

Lanjut ungkap Alwan bahwa, sebagai mana statement dari ketua KPU provinsi tercatat dua kabupaten yang terancam ditunda untuk menyelenggarakan Pemilukada salah satunya adalah Kabupaten Raja Ampat, namun pemuda Misool ini menambahkan jika kita memaknai pemilukada tersebut sampai gagal, menurut dia terlalu dini’jika kita berspekulasi demikian,

“Terkait pemilihan terancam ditunda atau gagal menurut saya, terlalu Dini jika beropini demikian” sebab menurut dia bahwa, masih ada waktu bagi  pihak KPU kabupaten bersama pemerintah daerah dan juga dewan perwakilan rakyat daerah agar ,duduk kemudian membahas tentang usulan anggaran pemilukada yang diusul oleh Ungkap Alwan.

‘Untuk diketahui bahwa, sebagai mana dikutip dari statemen ketua KPU provinsi Papua barat pada salah satu media cetak di Kota Sorong ‘sampai asat ini baru 4 kabupaten yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Kaimana dan Sorong Selatan’.

Sedangkan 5 daerah yang belum menganggarkan dana, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak dan Raja Ampat.

“Kami berharap agar secepatnya pemerintah daerah,DPRD bersama KPU untuk membahas persoalan ini se-segara mungkin sehingga, dalam waktu dekat sudah harus ada pembahasan dan penandatanganan terkait NHPD agar, tahapan Pemilukada juga bisa berjalan,”Namun jika nanti pemilukada kabupaten raja Ampat terancam ditunda bahkan gagal maka, pemerintah daerah dianggap tidak serius untuk menopang terselenggaranya pemilukada.

Alwan juga mengatakan bahwa, pemilukada ini merupakan salah satu ajang atau instrumen bagi masyarakat untuk menyalurkan hak kedaulatan nya,kepada siapa figur yang mereka kehendaki. Pungkas Alwan mengakhiri wawancaranya. (Ajm)

 


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.