Dewan Rakyat Papua Solusi Pemecah Konflik Berkepanjangan

Bagikan ini...

SORONG, cenderawasihekspres.com – Situasi dan kondisi Tanah Papua yang memanas dan membara di tengah perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-74 tahun, seharusnya Kemerdekaan Negara Indonesia dirayakan dengan penuh damai dan suka cita, tetapi nyatanya yang terjadi di Tanah Papua adalah memuncaknya kemarahan rakyat Papua akibat dari perkataan rasisme yang dimulai dari Kota Surabaya, Malang, Jawa Timur serta Kota Semarang, Jawa Tengah.

Wakil rakyat asal Partai Hati Nurani Rakyat, Charles A.M Imbir melalui Press Relasenya yang diterima media ini, Minggu (8/9) menjelaskan rasisme merupakan bentuk dari penjajahan yang tidak pernah terselesaikan sejak Indonesia Merdeka.

Lanjut Charles, hal itu bisa kita lihat dengan nyata pada tahun 1998 ketika angin reformasi dihembuskan terjadi kemarahan rakyat yang memojokan saudarasaudari kita beretnis Cina (Tiongkok) yang merambat hingga Sambas dan Madura.

“Rasisme yang terjadi bagi rakyat Papua sering dan selalu terjadi karena proses kebangsaan kita tidak tuntas walaupun secara Negara Indonesia tuntas secara teritori. Gejolak di Papua adalah akumulasi dari berbagai sendi kehidupan rakyat Papua dan Negara Indonesia yang tidak tuntas bahkan saling mencurigai hingga saling tidak percaya. Baik dari segi politik maupun ekosob,” terang Charles.

Dikatakan Charles, sejak Papua bergabung ke Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) hingga kini 2019, tuntutan merdeka atau referendum terus bergema demikian juga seruan NKRI harga mati tetap ada. Tuntutan rakyat Papua di era reformasi dan demokrasi negara hari ini sesungguhnya adalah dinamika politik yang biasa dan harusnya di sikapi dengan bijak sehingga tidak menimbulkan kerugian kemanusiaan, korban sipil hanya karena sebuah kewilayahan.

Menurut Charles, Negara tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipil yang mengekpresikan tuntutannya. Negara seharusnya mampu membuka ruang dialog antara kelompok rakyat yang bertikai secara politik seperti kelompok Papua yang menuntut merdeka atau referendum yang di wakili ULMWP ( United Liberation Movemend West Papua) dan kelompok NKRI Harga Mati yang diwakili oleh Barisan Merah Putih (BMP).

Lebih lanjut dikatakan, kelompok ini seharusnya bisa diajak negara untuk melakukan dialog guna menjamin hak-hak sipil rakyat Papua dalam konteks demokratik dan politik agar tercipta Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

“Negara bisa mengajak dialog Gubernur, Bupati, Walikota, DPR Papua, DPRD Papua Barat, MRP, MRPB, DPR Kabupaten,Kota dalam konteks pembangunan. Negarapun bisa mengajak dialog Dewan Adat Papua guna membahas hak hak dasar rakyat Papua. Ketiga komponen kelompok dialog tersebut baik Politik, Pembangunan, dan Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob), serta hak hak dasar rakyat Papua, kesemuanya adalah hak dasar dari anak anak adat atau masyarakat adat Papua yang dimiliki di atas Negeri leluhur mereka, Tanah Papua jauh sebelum negara-negara dan bangsa-bangsa terbentuk termasuk Bangsa Indonesia,” jelas Charles.

Dikatakannya, masyarakat adat Papua jauh sebelumnya telah memiliki struktur dan mekanisme organisasi kepemimpinan, musyawarah hingga pengambilan keputusan secara adat dalam menyikapi dinamika kehidupannya. Namun hari ini sendi-sendi kehidupan masyarakat adat Papua itu di cabut dan di ganti dengan mekanisme baru yakni mekanisme negara yang tidak cocok dengan kebudayaannya bahkan menjadi liberalistik, kapitalistik hingga imprealistik.

Lebih lanjut dijelaskan Charles, musyawarah adat merupakan bagian dari kebudayaan yang sudah ada dan lahir dari rakyat Papua sendiri. Maka jelaslah untuk dialog politik negara boleh mengundang ULMWP dan BMP untuk berdialog.

“Bagian pembangunan dan hak-hak dasar rakyat Papua tentang Ekosob, negara perlu mendorong dan mengakui masyarakat adat Papua untuk mengambil keputusan atas dirinya dan wilayahnya tentang investasi, tentang tanah, hutan , air dan segala sumber daya alamnya, termasuk pemimpinnya. Dalam pengelolahan sumber daya¬† alam dan sumber daya manusia negara harus dapat memberikan hak legislasi, anggaran dan pengawasan. Hak ini bisa dilakukan melalui pembentukan Dewan Rakyat Papua,” terang Charles.

Charles menjelaskan, Dewan Rakyat Papua adalah perwakilan masyarakat adat melalui suku-sukunya di daerah untuk mengambil keputusan dalam DPRD maupun DPR Papua dan DPR Papua Barat. Dewan Rakyat Papua dipilih, dimusyawarakan dan ditetapkan oleh Dewan Adat Suku.

Menurut Charles, Dewan Rakyat Papua sangat penting karena Dewan Rakyat Papua dipilih, dimusyawarahkan dan diputuskan lewat Dewan Adat Suku, karena Dewan Adat Suku memiliki otoritas penuh atas wilayah adat suku, tatanan kebudayaan, tatanan ekonomi, tatanan hukum adat, dan memiliki hak atas tanah, air, hutan dan segala sumber daya alam di wilayah suku sehingga semua investasi dan pembangunan pemerintah harus mendapat persetujuan dari Dewan Rakyat Papua.

“Selain itu kata Charles, Dewan Rakyat Papua penting karena akan mengawal semua hak-hak dasar rakyat Papua mulai dari sukunya. Sekaligus memotong mata rantai liberalisasisme, kapitalisasisme, dan imprealisasisme sehingga rakyat Papua dapat berdaulat diatas tanah leluhurnya sendiri melalui Dewan Rakyat Papua,” ungkap Charles. (Jas)


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.