Jum. Jul 19th, 2019

Inspektorat Biak Numfor Harus Transparan Dengan Temuan BPK

2 min read
Bagikan ini...

BIAK, cenderawasihekspres.com – Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 terkait transparansi dan UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka LSM KAMPAK Papua mendesak Inspektorat Kabupaten Biak Numfor menyampaikan kepada publik hasil tindak lanjut temuan LHP (Laporan Hasil pemeriksaan) BPK sebesar 59 Milyar Rupiah pada tahun anggaran 2017.
Johan Rumkorem Pegiat anti Korupsi LSM Kampak menjelaskan, sebelumnya pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 9 Juli 2018 telah meminta Pemerintah daerah menindak lanjuti hasil temuan BPK, dan di respon kemudian oleh Bupati Biak Numfor pada bulan Oktober 2018 agar pada bulan November 2018 Inspektorat segera melaksanakan Sidang TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi), untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut.
Atas dasar tersebut Rumkorem mendesak Inspektorat melaksanakan perintah Bupati, dan hasil tersebut harus di sampaikan kepada Publik untuk memperjelas apakah telah terjadi dugaan Korupsi atas temuan tersebut atau tidak.
“Ini aneh, sudah ada perintah dari Bupati terkait pelaksanaan Sidang TPTGR, tapi kita belum melihat hasilnya. Inspektorat segera menyampaikan kepada Publik, jika memang ada penyalahgunaan anggaran yang terindikasikan Korupsi, jangan sampai ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari hasil temuan 59 Milyar rupiah tersebut,” ujar Rumkorem.
Lanjut rumkorem, karna tentu berdampak bagi daerah dan merugikan Masyarakat. Kami berharap Pemerintah daerah harus Fokus dalam menerapkan Transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah salah satunya terhadap Hasil temuan BPK” Tegasnya.
Seain itu Rumkorem juga berharap ada penataan adminitrasi dan Transparansi bagi Publik dalam Birokrasi Pemerintahan Biak Numfor saat ini, sehingga terwujudnya Pemerintahan yang bersih bebas dari KKN berdasarkan amanat Regulasi yang ada, serta sesuai dengan harapan masyarakat dan Misi Pemerintah Daerah yakni mewujudkan Good Goverment.
Belum adanya pelaksanaan dan hasil Sidang TP-TGR selama 8 Bulan, LSM Kampak segera menyurati Inspektorat untuk membuka secara transparan, namun jika Inspektorat tidak menggubris surat tersebut, pihaknya akan menyurati KPK di jakarta untuk mengambil alih adanya dugaan kerugian negara sejumlah 59 milyar rupiah pada tahun 2017 dari hasil temuan BPK RI. (Jas)


Bagikan ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.